LSM Gema Dan PUSHUKNAS, Laporkan Pertambangan Ilegal Di Ratatotok Ke KPK RI

Jakarta, GemparBerita.com – Kesaktian Perusahaan Emas Tanpa Ijin (Peti) yang berada di kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut) membuat Masyarakat yang berada di lingkaran wilayah Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) melaporkan kegiatan yang diduga kuat ada unsur KKN dan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Laporan tersebut di kawal oleh LSM Lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nasional (PUSHUKNAS) Mohamad Fazly, selaku Sekjen bersama Ketua LSM Gerakan Masyarakat Membangun Minahasa Tenggara (GEMMA) Vidi Ngantung yang mewakili masyarakat dengan disertai surat pernyataan penolakan PETI dan meminta KPK agar meninjau langsung dan mengusut tuntas perusahaan tambang tanpa ijin tersebut.

“Perusahaan yang tidak memiliki ijin apapun itu namanya harus dihentikan, karena dampaknya yaitu kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian besar bagi Masyarakat sekitar,”ujar Fazly.

Sekjen Fazly juga sedang mempersiapkan laporan selanjutnya terkait data yang diberikan masyarakat Ratatotok.

“Akan saya lanjutkan dan laporkan data ini ke  Presiden RI, Sekneg, Mabes Polri (Kapolri, Irwasum, Propam dan Bareskrim) dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) karena PETI itu tidak memilik Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) seperti yang sudah kami laporkan ke Kementrian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pungkas Fazly.

Sementara itu Vidi Ngantung mengungkapkan, kegiatan perusahaan yang diangap ilegal tersebut sebelumnya sudah di “warning” oleh Bupati Mitra James Sumendap untuk tidak melakukan pertambangan dengan menggunakan alat berat.

“Yang kami tahu, Bupati sudah “warning” perusahaan-perusahaan ini sebelumnya, namun dengan keterbatasan kewenangan dalam penindakan kami atas nama masyarakat sekitar tambang Ratatotok langsung ke KPK untuk meninjau kegiatan perusahaan-perusahaan ilegal ini,” ungkap Ngantung.

Di tambahkannya lagi, pihaknya akan mendatangi Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami juga sudah mendatangi Kementerian ESDM dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta agar secepatnya bergerak dalam menindak lanjuti permasalahan yang merugikan masyarakat,”tutup Ngantung (Aron).

Banner IDwebhost
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.