Terpidana Koruptor Retribusi Dieksekusi Kejari Talaud

Talaud, Gemparberita.com – Lagi-lagi Kejaksaan Negeri(Kejari) Talaud kembali memperlihatkan taringnya dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Talaud. Mengapa tidak, Tim Kejari Talaud dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ( Kasi Pidsus ) Eliston Hasugian, SH bersama staf pada, Rabu (8/1/2020) telah mengeksekusi seorang terpidana kasus tindak pidana korupsi retribusi RP alias Pasiak.

Diketahui RP saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Darat di Dinas Perhubungan Talaud pada tahun 2009 lalu. Terpidana RP telah melakukan pungutan atas penagihan retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Talaud, Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

” RP ini telah melakukan penggelembungan tarif retribusi dan tidak menyetorkan semua dana ke kas daerah melalui bendahara Pendapatan Asli Daerah(PAD). Uang tersebut digunakan untuk kepentingan terpidana dan orang lain. Retribusi yang disetorkan oleh terpidana ke kas daerah melalui bendahara PAD hanya besarannya sesuai Perda, yaitu Rp. 16. 920.000, sedangkan jumlah pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 44.435. 000 atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut,” pungkas Kajari.

Selain itu, Terpidana juga melakukan penagihan retribusi terhadap kendaraan roda tiga ( bentor ) tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004.

” Selaku Kepala Bidang Perhubungan darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang melakukan penagihan KIUR , Izin Usaha Angkutan Barang, Kartu pengawas, administrasi, biaya registrasi kendaraan, biaya parkir perbulan dari para pemilik kendaraan bermotor yang tidak diatur dan melebihi yang diatur dalam Perda, telah menyalahi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya pada Pasal 128 Ayat 2 yang berbunyi SKPD Dilarang melakukan pungutan selain dari pada yang ditetapkan dalam Perda. Katanya.

Sesuai perbuatannya, Terpidana RP terbukti melanggar Pasal 3, Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto ( Jo) Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kronologis eksekusi terhadap terpidana sebenarnya dilakukan pada, Senin ( 6/ 1/2020 ) sekitar pukul 17.30 Wita oleh Kasi Pidsus bersama staf yang turun langsung ke rumah Ransli, beralamatkan di Lingkungan IV Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane.

Setibanya di tempat kediaman terpidana, Kasi Pidsus bersama tim masuk secara baik – baik dan bercerita dengan terpidana, memberikan surat panggilan eksekusi kepada terpidana. Sempat terjadi perdebatan namun terpidana menerima dan hendak menyerahkan dirinya.

“Terpidana Pasiak meminta waktu hingga pada tanggal 8 Januari 2020 untuk menyerahkan diri dan bersedia dibawa dan ditahan di Lapas Cabang Rutan Tahuna di Lirung. Tepat pukul 16. 00 Wita, terpidana menyerahkan diri ke Kejari Talaud dan langsung dibawa ke Cabang Rutan Tahuna di Lirung,” ucap Kasi Pidsus, Eliston Hasugian.

Diketahui riwayat perkara:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2047 K/ Pid.Sus/ 2013 Tanggal 02 April 2014 dan Surat Perintah Putusan Pengadilan ( P48 ) Nomor : 02/P.1.17/Fd.3/01/2020 tanggal 06 Januari 2020, Kejari Kepulauan Talaud telah melakukan eksekusi di Cabang Rutan Tahuna di Lirung terhadap Terpidana atas nama Ransli Pasiak S.Sos. Terpidana selaku Kabid Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2009 melakukan pungutan/ penagihan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dimana, Terpidana RP telah melakukan penggelembungan tarif retribusi dan tidak menyetorkan semua dana ke kasa daerah melalui bendahara PAD. Jumlah yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 44. 435.000. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan terpidana dan orang lain.

Sehingga itu, Terpidana dinyatakan terbukti melanggar pasal 3, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat ( 1) KUHP.(man)

Banner IDwebhost