Binilang: BUMD Solusi Kesejahteraan Rakyat Talaud

Talaud, GemparBerita.com – Dengan gugusan pulau eksotis menyimpan kekayaan alam yang sangat limbah baik dari ragam dan jumlahnya. Tentunya ini memberikan sebuah “raw material secara ekonomi” yang jika dikelola dengan perangkat kebijakan pemerintah yang cermat akan menciptakan “economic multiplier effect” yang positif bagi setiap stakeholder, baik untuk pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Daerah kaya potensi seperti ini sangat memberikan lanskap bagi penerapan “entreprneur government” yang akan memicu kontraksi ekonomi daerah secara progresif. Pemerintah wajib melakukan kajian/riset kebijakan dalam menentukan “leading sector” untuk menjadi “prime mover” ekonomi daerah,” ucap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Talaud , Max Binilang SH.

Lanjutnya, pemerintah wajib berdiri di garis terdepan bermitra degan semua stakeholder mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang adil berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ketika pemerintah cenderung abai dgn aspek ini, maka gurita monopoli ekonomi kelompok tertentu malah hanya akan menciptkan kesenjangan sosial ekonomi yang kontras. Masyarakat petani dan nelayan hanya akan menjadi “babu di tanah sendiri” karena berbagai ketidak berdayaan dalam bersaing di tengah kompetisi pasar yang sarat monopoli.

Peran pemerintah penting menjadi penyeimbang iklim investasi lokal, dimana melalui setiap langkah kebijakan pemerintah memiliki keberpihakan yang nyata dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab.

Di daerah yang limpah potensi kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sangat kontras terlihat bagaimana monopoli dagang merugikan para petani dan nelayan.
“Harga di tingkat petani yang rendah di tambah lagi kondisi wilayah perbatasan yang serba minim, dalam banyak hal memproduksi kondisi kesejahteraan masyarakat yang miris,” pungkas Binilang.

Apakah yang harus di buat pemerintah daerah di tengah situasi ini ? Salah satu solusinya adalah dengan membangun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bertumpuk pada tiga fokus utama yaitu, berbasis sumber daya lokal, berbasis kemitraan dan berbasis pengembangan ekonomi rakyat.

Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pendirian dan pengelolaan BUMD tapi dengan sistem pengelolaan yang profesional dan transparan. Hal ini harus menjadi komitmen ingegritas yang di junjung supaya BUMD tidak menjadi lahan korupsi dari mafia-mafia dalam rantai birokrasi daerah. BUMD dibangun agar bisa menjadi garda terdepan dalam menciptakan infrastruktur ekonomi lokal yang terfokus pada tiga basis utama.

Saya mencoba menyajikan 7 wacana pendirian BUMD di Kabupaten Talaud dalam rangka mewujudkan gagasan pemberdayaan ekonomi lokal. 7 kajian wacana tersebut yakni :

1. Pemetaan potensi daerah prioritas dan proyeksi investasi yg terukur, aplicable dan bersifat “result oriented”.

2. Inventarisasi zonasi bahan baku, ketersediaan sumber daya kerja dan sarana penunjang.

3. Struktur manajemen pengelolaan hulu ke hilir yang profesional, transparan dan anti korupsi serta berbasis riset dan data obyektif di lapangan.

4. Memotong “overlaping market line” antara “end user” dan masyarakat produsen(BUMD sanggup berperan sebagai market price regulator, bukan hanya sebatas market mediator)

5. Memprioritaskan masyarakat produsen bukan sebatas “objek ekonomi” tapi sebagai “subjek ekonomi unggul” di daerah

6. Sanggup menciptakan generator ekonomi lokal berbasis rakyat dan sumber daya lokal(menciptakan multiplier effect progresif ke semua stakeholder)

7. Memberi kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberi kontribusi pagi peningkatan pendapatan asli daerah. Tutupnya. (rendi)

Banner IDwebhost