Tanpa Kajian Lingkungan, Jle’s Dive Dentre and Resort Diduga Lakukan Reklamasi

Minut, GemparBerita.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dari Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat hingga Kecamatan Likupang Timur, menjadi angin segar bagi investor yang akan menanamkan investasi pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Mirisnya, banyak investor belum lengkap mengurus berkas, sudah membangun dan merusak mangrove. Salah satunya adalah Jle’s Dive Centre and Resort di Desa Minaesa Kecamatan Wori yang diduga melakukan reklamasi pantai tanpa ada kajian lingkungan.

Padahal lokasi reklamasi ini sangat dekat dengan kawasan konservasi taman Nasional Bunaken yang dapat mempengaruhi biota laut. Sebab, objek wisata ini kemungkinan sudah menebang banyak pohon mangrove yang ada guna pembangunan reklamasi pantai hingga kurang lebih 100 meter dari bibir pantai.

Ironisnya lagi, reklamasi pantai ini
Hukum Tua (Kumtua) Desa Minaesa, Syahrin Baba saat dikonfirmasikan mengaku tidak mengetahui adanya proses reklamasi tersebut karena dirinya baru dilantik. Bahkan menurutnya, pihak Jle’s Dive Centre and Resort sampai saat ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa.

“Mungkin Kumtua yang lama tahu soal ini. Sejak saya dilantik, mereka (pihak perusahaan) tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa,” ungkap Baba pada gemparberita.com, Sabtu (27/7/2019) di kantor desa Minaesa.

Menariknya lagi, pengerjaan proyek tersebut masih dilakukan meskipun didepan pintu masuk objek wisata tersebut telah dicantumkan pengumuman jika lokasi pembangunan masih sementara proses kajian lingkungan hidup.

Sementara itu, Konsultan lingkungan perusahaan, James saat dikonfirmasikan lewat telepon selular mengatakan, jika permasalahan lingkungan ini sudah pernah ditangani pihak kepolisian dan diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut.

“Memang masih harus diperbaiki karena ternyata ini ada yang belum lengkap. Lalu juga sampai di sidik oleh kepolisian dan itu juga bahkan sampai diambil ahli Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Sebab ini sudah masuk kewenangan provinsi,” katanya seraya berkelit jika pembicaraan di telepon tidak memungkinkan karena prosesnya panjang.

Alfian Aso Posumah

Banner IDwebhost
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.