Soal Penutupan Rumah Ibadah, WPITTL Dukung Upaya Kumtua Tumaluntung

Minut, GemparBerita.com – Isu yang berkembang dengan adanya penyegelan rumah ibadah (mushola) oleh hukum tua Tumaluntung Ifonda Nusah tidak benar atau hoax. Menyikapi hal ini, Ketua Umun (Ketum) Dewan Pengurus Besar (DPB) LSM Waraney Puser In’Tana Toar Lumimuut (WPITTL) John F.S Pandeirot.

“Kita dukung langkah bijak dari Ibu Hukum Tua Tumaluntung Ifonda Nusah, melarang pembangunan rumah ibadah tanpa ijin.
Torang mendukung pemerintah dalam menjalankan ketentuan sesuai undang-undang yang berlaku dalam hal mendirikan rumah ibadah,” ujar Ketum Panderirot.

Ditambahkan Ketum, WPITTL mendukung pemerintah dan kepolisian apabila ada upaya dari kelompok tertentu yang membangun rumah ibadah tanpa melengkapi administrasi dalam ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang yang berlaku di NKRI.

“Setiap warga Negara tanpa memandang suatu agama apapun, dilarang mendirikan rumah ibadah tanpa ijin dari pemerintah terkait. Tentulah hrs melewati prosedur serta kajian yang benar sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Pandeirot mengajak masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian untuk berperan aktif dalam mengawal ketentuan pembangunan rumah ibadah.

“Dan apabila ada oknum/kelompok tertentu yg melakukan tindakan provokatif diluar ketentuan yang berlaku maka, akan berhadapan dengan WPITTL,” tegasnya.

Sementara itu, hukum Tua Tumaluntung Ifonda Nusah mengatakan, dua tahun yang lalu mereka sempat mengusulkan untuk membuat musolah, pemerintah pun mengiyakan namun harus sesuai aturan yang berlaku yakni SKB 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah. Namun hingga saat ini sesuai aturan yang ada mereka belum melengkapi peraturan yang dimaksud.

“Kami melakukannya berdasarkan laporan warga, dikarenakan sudah melakukan aktivitas sholad lima waktu di tempat tersebut masyarakatpun menanyakan perihal izin tempat ibadah. Dan pemerintah desa langsung melakukan musyawarah dengan masyarakat, pemerintah kecamatan, BKSAUA, lembaga adat desa Tumaluntung, BPD, LSM dan tokoh masyarakat dengan putusan tidak mengijinkan untuk melaksanakan pertemuan apapun di balai pertemuan umat muslim sebelum persyaratan terpenuhi,”tutur Hukum Tua sembari menambahkan kesepakatan tersebut juga ditandatangani oleh ketua majelis ta’lim Agape Griya.

Ditambahkan Nusah, Bahwa berdasarkan musyawarah pemerintah desa mengambil alih sepenuhnya.

“Maka dari itu kami bukan menutup balai pertemuan melainkan mengambil alih sementara hingga melengkapi aturan yang ditetapkan,”jelasnya.

Alfian Aso Posumah

Banner IDwebhost