Eman Sampaikan Realisasi Anggaran 2018 ke DPRD Tomohon

TOMOHON,GemparBerita.com-Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA menyampaikan laporan realisasi anggaran tahun 2018 ke pihak legislator lewat Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Walikota mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018, Selasa 11 Juni 2019 di ruang rapat DPRD Kota Tomohon. Rapat ini dipimpin ketua DPRD Ir Miky Wenur, didampingi Caroll Senduk SH dan Youddy Moningka SIP.
Dalam laporannya, Walikota menjelaskan realisasi anggaran 2018 secara umum dimana pendapatan sebesar Rp658.134.039.501 atau 97,55% dari anggaran yang ditetapkam Rp674.648.195.183. Pendapatan daerah tersebut berasal dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD terealisasi 74,67% atau sebesar Rp35.338.892.274. Berikutnya pendapatan transfer terealisasi 99,57% atau sebesar Rp607.987.414.015 dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp14.807.733.212.
Selanjutnya tercatat defisit sebesar Rp38.885.708.840. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tahun 2018 adalah sebesar Rp29.943.239.962. Sementara pada sisi belanja, terealisasi belanja dan transfer sebesar Rp679.019.748.341 atau 93,75% dari target yang ditetapkan Rp743.477.143.985. Pada komponen penerimaan pembiayaan, terealisasi penerimaan sebesar Rp70.828.948.802. Sementara realisasi pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar sehingga tercatat pembiayaan netto sebesar Rp68.828.948.802. “Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 194, dimana mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya akan dibahas bersama dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama, yang sebagaimana diatur pada PP No 12 Tahun 2019 Pasal 193 Ayat 3 bahwa persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” urai Eman.
Dalam ranperda ini, kata Eman, Pemkot Tomohin menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon TA 2018 berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPKRI perwakilan Provinsi Sulut, yang didalamnya memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, terlampir pula laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah yang ada beserta juga pimpinan dan anggota DPRD Kota Tomohon, karena atas kerja keras kita bersama sehingga Pemkot Tomohon pada tahun 2019 kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2018. Dengan demikian, WTP saat ini merupakan ke 6 kali secara berturut-turut bagi Pemkot Tomohon, hal ini merupakan prestasi yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon,” katanya seraya berharap pencapaian ini kiranya terus dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat mempertahankan pencapaian yang sudah baik tersebut.(glen)

Banner IDwebhost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*