ASN Ikut Politik Praktis Sanksi Akan di Pecat

Talaud, GemparBerita.Com – Dalam rangka penguatan proses netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, Pemerintah kabupaten/kota bersama Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) mengikuti Rakor penguatan pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center, (17/3/2019).

Khususnya Kabupaten Talaud diwakili oleg Asisten I, DR. Alex Sahadula, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Djanus Amiman, dan Komisioner Bawaslu Talaud, Tevi C. Wawointana.

Pertemuan tersebut membahas terkait Pemilihan Umum(Pemilu) dalam menjaga netralitas ASN, TNI, polri. “Terkait pemilu ASN harus netral. Dasarnya adaalh kesetiaan pada UU dan Pancasila, ” ujar Kepala BKD talaud, Djanus Amiman.

Lanjut Amiman, ada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salahsatu arah kebijakan bahwa ASN adalah Netralitas. Dimana ASN tidak terpengaruh dari pihak manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok maka ASN melarang pada perbuatan yang terindikasi politik praktis. ASN yang melanggar peraturan akan dijatuhi hukuman. “Siapapun Dia, jika ASN telah melanggar aturan karena tak netral akan kena saksi, ” imbuhnya.

Pada Peraturan Pemerintah(PP) nomor 42 Tahun 2010, tentang kode etik ASN pelanggaran baik bentuk ucapan dan perbuatan. Termasuk memasang spanduk, komentar, menaggapi dan pembicara dan foto bersama dalam bentuk keterpihakan. Semua itu adalah suatu pelanggaran dan wajib diberi sanksi tindakan.

Sanksi tersebut berupa, Teguran moral dan sanksi administrasi(hukuman disiplin). Dimana ada sanksi penundaan gaji berkala dan bahkan pemberhentian tanpa hormat.

Hingga kini pihaknya sudah dalam proses Pencegahan dalam bentuk sosialosasi ASN di sejumlah wilayah tentang bentuk pelanggaran. Dan sudah ada surat edaran di dinas terkait. Kata Amiman.

Jika ditemukan data pengaduan dan rekom bawaslu tentang pelanggaran, maka akan diproses sesuai aturan. Akan ada pemanggilan berita acara tindaklanjut. (rendi)

Banner IDwebhost